Tahun 2015 Indonesia 'Pecah', Ini Petanya

Dicatat oleh foraceh Khamis, 30 Oktober 2014



Muslimedianews.com ~ SIANG ini saya bongkar-bongkar lagi buku-buku di perpustakaan pribadi, dan menemukan buku berjudul 'Tahun 2015 Indonesia Pecah', yang ditulis oleh Djuyoto Suntani -presiden “World Peace Committee” atau “Gong Perdamaian Dunia”. 

Saya membaca buku ini tahun 2008, jauh sebelum nama Prabowo atau Jokowi populer di Indonesia. Cukup menarik untuk mereview sedikit tentang isi buku ini dalam kaitannya menghadapi Pilpres 2014 sebulan lagi. Bagian paling menarik dari buku tersebut adalah ketika Djuyoto Suntani melihat peta 'Indonesia Baru' di suatu tempat di Israel. 

Di peta itu bisa dilihat bagaimana Indonesia pada tahun 2015 telah terpecah-pecah menjadi negara-negara kecil, di antaranya adalah : Negara Jamali (Jawa, Madura, Bali), Negara Sumatera, Negara Papua, dll. Dan momentum perpecahan Indonesia itu adalah pasca Pilpres 2014!! Wowwww ... Indonesia pecah??? Ga mungkin lahhh, cyiiinn ...!! Indonesia pecah mungkin adalah hal yang tidak pernah terpikirkan di dalam benak kita. 

Tapi jika menengok kepada sejarah sudah banyak contoh negara modern yang terpecah. Sebut saja Yugoslavia dan Cekoslowakia. Siapa juga yang pernah menyangka bahwa raksasa abad ke-20, pesaing berat AS, yaitu Uni Soviet bakalan pecah menjadi negara-negara kecil seperti saat ini? Jadi, pecahnya NKRI itu bukanlah hal yang mustahil apabila kita tidak waspada! 

Secara garis besar ada 4 skenario yang disetting oleh pihak konspirasi internasional, menurut buku beliau, untuk mewujudkan NKRI yang terpecah belah : 1) Jadikan Indonesia sebagai negara berdemokrasi liberal. 2) Jadikan pemerintahan Indonesia bersistem kabinet parlementer. 3) Dudukkan presiden lemah yang akan tunduk pada kepentingan asing (kalau mau istilah yang lebih sadiz : “dudukkan presiden boneka”). 4) Ciptakan huru-hara besar pasca terpilihnya presiden untuk menuju pada keruntuhan NKRI.

Martimus Amin 
Pemerhati masalah politik dan hukum di The Indonesian Reform



Kunjungi www.facebook.com/muslimedianews Sumber MMN: http://www.muslimedianews.com/2014/08/tahun-2015-indonesia-pecah-ini-petanya.html#ixzz3HfPR5eX0

Teror Pilpres di Aceh, ASNLF Siap Bertanggung Jawab

Dicatat oleh foraceh Khamis, 10 Julai 2014


Lhokseumawe | acehtraffic.com - Menjelang pemilihan Presiden 9 Juli dini hari Rabu 9 Juli 2014 kelompok yang menamakan dirinya Acheh - Sumatra National Liberation Front (ASNLF) bertanggung jawab atas Ancaman ataupun teror yang terjadi di Ujong blang Lhokseumawe, 

Press Reliase yang di terima acehtraffic.com dari Abu Sumatra menyebutkan, Kami dari ASNLF wilajah pasee,melalui juru bicara wilajah pasee Abu Sumatra,bertanggung jawab atas meledak nya bom dan pembakaran TPS di desa ujong blang lhokseumawe dan ditempat - tempat lain di wilayah hukum kami(wilajah pasee).peledakan bom dan pembakaran TPS tersebut,sebagai pernyataan sikap rakyat aceh kepada dunia internasional,yang bahwa rakyat aceh menolak pemilu presiden indonesia di aceh,karna siapapun yang terpilih jadi presiden,aceh tetap dijadikan budak oleh kolonial indonesia.

Rakyat aceh tidak berkewajiban menyambut pilpres indonesia 9 july 2014,karna rakyat aceh tahu pilpres indonesia di aceh ilegal,kami ingatkan kepada indonesia dan antek-antek nya di aceh hentikan pembodohan publik,dengan mengadakan pilpres,seolah2 merekalah pemimpin bangsa Aceh.kami tegaskan kepada rakyat Aceh gagalkan pemilu presiden 9 july 2014 diAceh dengan cara apapun,kalau kita sukseskan pilpres di Aceh brarti kita terima penjajahan indonesia di Aceh dengan ikhlas dan lapang dada,oleh karna itu untuk membebaskan Aceh dari kolonial indonesia kami dari ASNLF akan menggagalkan pilpres dengan cara meledak kan bom dan membakar TPS serta memboikot pilpres.dengan menjunjung tinggi hak-hak azasi manusia.pilpres tidak ada untung bagi rakyat aceh.karna aceh bukan bagian dari NKRI. | AT | BTM |


Tim Sukses kemenangan Jokowi-JK, Musdah Mulia (Foto: Ist)
Kabar7, Jakarta - Capres dan Cawapres nomer urut dua, Jokowi-JK, siap cabut Tab MRPS No XXV/1966, tentang larangan paham komunisme, demi membangun Indonesia tanpa diskriminasi. Hal tersebut di ungkapkan langsung oleh Tim Sukses kemenangan Jokowi-JK, Musdah Mulia, yang menjabat sebagai Direktur Eksekutif Megawati Insitute, di Menteng, Jakarta, Rabu (18/6/2014). "Ya pastilah (mencabut tab MPRS No XXV/1966 tentang larangan komunisme) akan kita lakukan, demi ngejamin perlindungan Hak Azasi Manusia (HAM) kepada semua warga negara," ucap Musdah kepada kabar7 di Menteng, Jakarta Pusat.

Musdah yang juga sebagai guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menegaskan, ini bukanlah persoalan paham yang dilarang oleh negara, tetapi ini soal melindungi warga negara secara merata. "Jadi kita tidak akan tebang pilih dan mendiskriminisasi kepada seluruh warga negara dalam hal perlindungan HAM," lanjutnya kembali. Namun Musdah juga meyakinini kalau nantinya keputusan ini akan banyak pertentangan dan juga perdebatan yang terjadi. "Tapi ini memang harus dilakukan demi menghapus diskriminasi di negara ini, jadi tidak boleh ada diskriminasi nantinya, dan disini juga akan terlihat seorang pemimpin dimana berani mengambil keputusan yang berani," tutupnya.(hdi/dno)